POLITIKAL.ID – Program nasional pemenuhan gizi terus diperkuat. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia secara daring, Untuk Kota Samarinda, kegiatan dipusatkan di SPPG Samarinda Ulu, Yayasan Kemala Bhayangkari, Jalan Bhayangkara, dan terhubung virtual dengan jajaran kepolisian di berbagai daerah, Jumat (13/02/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program pemenuhan gizi secara nasional telah memproduksi sekitar 4,5 miliar porsi makanan. Dari jumlah tersebut, sekitar 28 ribu penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan ringan atau setara 0,006 persen. Dengan demikian, 99,99 persen pelaksanaan program dinilai berjalan optimal.
Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga dengan pengawasan ketat dan manajemen yang profesional. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah distribusi, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang diterima masyarakat.
Sementara itu, Kapolresta Samarinda, Kombespol Hendri umar menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung penuh kebijakan strategis nasional tersebut. Ia menyebut peresmian SPPG di bawah Polri merupakan bentuk komitmen konkret kepolisian dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh program pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. SPPG ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Samarinda,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan Polri tidak hanya sebatas fasilitator, tetapi juga memastikan sistem berjalan tertib, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dr. H. Ismed Kusasih, para Pejabat Utama Polresta Samarinda, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari.
Menanggapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh, terutama setelah adanya insiden gangguan kesehatan di wilayah lain.
Menurutnya, program berskala besar seperti MBG memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Satu dapur dapat melayani seribu hingga tiga ribu penerima manfaat dalam satu waktu.
“Memang ini urusan yang sangat besar. Karena itu pengawasannya tidak boleh lengah,” tegasnya.
Ia mengakui sebagai program baru, potensi kendala teknis bisa saja terjadi. Namun hal itu harus diantisipasi melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini mandatori Presiden, maka harus dijaga bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, semua terlibat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Samarinda, lanjut Andi Harun, telah menugaskan Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas bahan baku, higienitas dapur, hingga sistem distribusi makanan. Selain itu, mitra penyedia bahan pangan dan pengelola dapur juga diminta menjaga standar mutu secara ketat.
Ia menegaskan pentingnya pembelajaran dari kejadian di daerah lain sebagai langkah mitigasi. Setiap potensi risiko harus diantisipasi sejak awal agar program berjalan aman dan berkelanjutan.
Peresmian SPPG Polresta Samarinda berlangsung aman dan tertib. Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI-Polri, pelaksanaan program MBG di Samarinda diharapkan semakin profesional, terkontrol, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Bahan baku harus bagus, peralatan harus layak, dapur harus higienis. Masyarakat juga perlu ikut mengawasi agar tercipta sinergi yang sesungguhnya,” tambahnya.
(Redaksi)
