POLITIKAL.ID – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung kebijakan geopolitik Presiden Prabowo Subianto di tingkat global.
Dukungan ini disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN pada Jumat (6/3).
Ia menilai langkah pemerintah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia.
Ia menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Amerika Serikat sebagai langkah tepat.
Menurutnya, lebih baik Indonesia ikut serta dalam proses penentuan perdamaian global daripada hanya berada di luar tanpa bisa berbuat apa-apa.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Prabowo untuk ikut sebagaimana perintah undang-undang dasar ikut menjaga ketertiban dunia,” ujarnya di acara buka puasa bersama DPP PAN, Jumat (6/3).
“Prinsipnya kita lebih bagus ikut, ikut dalam penentuan ketimbang kita cuma di luar enggak bisa berbuat apa-apa,” imbuhnya.
Zulhas mengakui usaha untuk menghadirkan perdamaian di Palestina memang tidak mudah. Akan tetapi, ia menilai seluruh cara memang harus tempuh agar dapat menghentikan serangan Israel di Gaza.
Oleh karena itu ada suatu usaha untuk menyetop apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza, ya kan? Usaha. Tentu tidak mudah juga tapi usaha harus ada, kalau enggak masa kita marah-marah saja.
Di sisi lain, Zulhas juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang mengajukan diri sebagai mediator antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Ia bahkan menyebut upaya mediasi dari Indonesia itu telah mendapat apresiasi dari Pakistan. Karenanya, Zulhas menilai Indonesia sudah berjalan dalam koridor yang tepat.
“Bapak Presiden mencoba ya, bahkan sudah dapat dukungan dari Pakistan untuk mencoba menengahi, menjembatani. Mencoba, walaupun mungkin peluangnya, tapi kita mencoba sesuatu,” katanya.
Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi
Zulhas mengingatkan bahwa gejolak geopolitik global saat ini berpotensi besar menimbulkan tekanan pada harga komoditas, mengganggu rantai pasok internasional, hingga mempengaruhi stabilitas fiskal dan ketahanan pangan nasional. Dalam situasi ini, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tenang, rasional, dan mampu mengambil keputusan strategis dengan cepat.
“Kita harus sigap mengantisipasi dan memitigasi berbagai risiko dari eskalasi konflik global. Yang paling krusial adalah menjaga sektor ekonomi, ketahanan energi, dan tentunya ketahanan pangan nasional. Ini bukan sekadar urusan perut, ini soal kedaulatan negara,” tuturnya.
Zulkifli Hasan juga memaparkan capaian dan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Dia menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tidak boleh bergantung pada pasar internasional untuk kebutuhan dasar rakyat.
Program swasembada ikan, menurut Zulhas, menjadi salah satu fokus unggulan. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia harus mampu memanfaatkan potensi lautnya secara optimal. Hal itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein rakyat sekaligus memperkuat ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.
“Kita terus mendorong swasembada pangan secara menyeluruh. Swasembada beras, swasembada jagung, swasembada ikan, dan komoditas strategis lainnya. Petani harus kuat, produksi harus meningkat, distribusi harus efisien. Negara harus hadir memastikan pangan tersedia dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Zulhas.
(*)
