POLITIKAL.ID – DPRD Kota Samarinda memberikan catatan kritis terhadap pengerjaan proyek kolam retensi Sempaja karena sistemnya belum terintegrasi secara optimal. Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah mengucurkan peningkatan anggaran yang cukup signifikan, proyek tersebut belum menunjukkan kesiapan sistem pendukung yang menyeluruh.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menekankan bahwa efektivitas kolam retensi Sempaja sangat bergantung pada integrasi sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah tersebut.
Pansus LKPJ Temukan Kenaikan Anggaran yang Belum Maksimal
Pansus LKPJ mencatat adanya kenaikan alokasi biaya pembangunan dari angka awal Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar. Namun, anggota legislatif menilai penambahan dana tersebut belum sejalan dengan kelengkapan fasilitas di lapangan. Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, menyebutkan bahwa salah satu masalah utama terletak pada ketiadaan fasilitas pompa yang vital bagi pengendalian debit air.
Achmad Sukamto menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya merancang kolam retensi sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Pembangunan fisik kolam tanpa dukungan infrastruktur mekanikal seperti pompa akan menghambat fungsi utama drainase. Beliau menegaskan bahwa perencanaan yang kurang matang berisiko membuat proyek ini tidak efektif dalam menjawab kebutuhan mendesak warga Samarinda.
“Anggaran bertambah, tapi belum sepenuhnya terintegrasi. Ini yang menjadi catatan kami,” ujar Achmad Sukamto pada Selasa (28/4/2026).
Pentingnya Perencanaan Sistem Pengendali Banjir yang Utuh
Legislatif kini menyoroti bagaimana efektivitas kolam retensi Sempaja dapat terwujud jika koordinasi antarperangkat sistem tetap lemah. DPRD menilai pembangunan fisik semata tidak akan memberikan solusi permanen terhadap banjir jika tidak dibarengi dengan perhitungan teknis yang cermat. Oleh karena itu, para anggota dewan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap tahapan proyek yang sedang berjalan.
Ketidaksiapan sistem pendukung ini memicu kekhawatiran mengenai pemborosan sisa anggaran pada masa mendatang. DPRD mengingatkan pemerintah agar selalu mengedepankan aspek fungsionalitas dalam setiap proyek infrastruktur. Achmad Sukamto juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan tambahan biaya agar dampak positifnya terasa langsung oleh masyarakat sekitar kawasan Sempaja.
“Jangan sampai anggaran terus bertambah, tapi hasilnya belum optimal,” tegas Achmad Sukamto saat memaparkan temuan lapangan Pansus.
Rekomendasi DPRD untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Temuan mengenai proyek ini akan masuk ke dalam dokumen rekomendasi resmi DPRD sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah. Legislatif berharap pemerintah kota mampu memperbaiki pola perencanaan anggaran agar lebih terintegrasi ke depannya. Dengan demikian, setiap rupiah yang keluar dari APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi penanggulangan bencana banjir di Samarinda.
DPRD akan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan efektivitas kolam retensi Sempaja mencapai target yang telah ditetapkan semula. Pengawasan ketat ini bertujuan agar setiap proyek pembangunan tidak hanya sekadar selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi secara teknis untuk kepentingan publik secara luas.
(ADV)
