POLITIKAL.ID – Pembahasan RUU Pemilu yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat perhatian dari berbagai tokoh politik nasional. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapan resmi mengenai dinamika perumusan regulasi politik tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak NasDem tidak mempermasalahkan bentuk maupun model sistem pemilihan yang nantinya disepakati oleh legislatif.
Surya Paloh menyampaikan pandangannya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (22/7/2026). Ia menilai proses perancangan aturan ini sedang berjalan sesuai dengan tahapannya di tingkat DPR RI. Menurutnya, panitia kerja saat ini terus mematangkan seluruh materi krusial sebelum mengesahkannya menjadi undang-undang.
Ia menjelaskan bahwa proses pengerjaan regulasi pemilu tersebut merupakan masalah pembagian waktu antarpihak yang terlibat. Komisi II DPR RI saat ini memegang tanggung jawab utama dalam mengawal seluruh tahap negosiasi dan perumusan naskah. Surya Paloh meyakini para anggota dewan sedang menyiapkan draft aturan tersebut secara cermat dan terstruktur.
Partai NasDem menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti seluruh ketentuan hukum yang bakal berlaku. Surya Paloh menegaskan bahwa perbedaan format teknis tidak akan mengganggu kesiapan partainya dalam menghadapi agenda politik mendatang. Pihaknya menyerahkan seluruh keputusan mekanis kepada pembentuk undang-undang di parlemen.
Pandangan NasDem Terhadap Fleksibilitas Sistem Pemilihan
Terkait arah pembahasan RUU Pemilu, Surya Paloh secara terbuka menyatakan bersikap fleksibel terhadap berbagai opsi format pemilihan. Ia tidak mempermasalahkan apakah pemerintah dan DPR bakal mempertahankan sistem yang lama atau menerapkan sejumlah perubahan baru. NasDem menyerahkan formulasi terbaik mengenai tahapan, model, hingga jadwal pelaksanaan kepada hasil kesepakatan bersama.
Ia menilai perubahan dalam regulasi politik merupakan hal yang wajar selama proses tersebut memiliki alasan yang rasional. Pihaknya siap menyesuaikan strategi pemenangan partai dengan model pemilihan apa pun yang disahkan oleh DPR RI. Sikap terbuka ini menjadi wujud komitmen Partai NasDem dalam mendukung kelancaran agenda ketatanegaraan.
Namun, Surya Paloh memberikan catatan kritis mengenai arah utama pembuatan aturan baru tersebut. Ia mengingatkan para legislator agar tidak sekadar berfokus pada perubahan teknis atau aspek legalitas formal semata. Pembentukan undang-undang baru harus memberikan manfaat konkret bagi perbaikan sistem politik nasional secara mendasar.
Menurutnya, esensi utama dari pembaharuan regulasi ini adalah menghasilkan proses pemilihan yang bernilai tinggi. Pembentuk undang-undang wajib memastikan bahwa setiap pasal mampu mendorong terciptanya iklim politik yang transparan dan akuntabel. Tujuan akhir dari langkah ini yaitu menghadirkan tatanan politik yang semakin matang.
Mendorong Kualitas Pemilihan yang Lebih Demokratis
Surya Paloh menekankan bahwa fokus utama dari pembahasan RUU Pemilu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi. Ia berharap ajang pesta demokrasi pada tahun 2029 mendatang dapat berjalan lebih baik dibanding periode sebelumnya. Perbaikan regulasi menjadi pintu masuk utama untuk memperbaiki kekurangan pada pelaksanaan masa lalu.
Ia menilai keberhasilan proses pemilihan tidak hanya diukur dari terselenggaranya tahapan pencoblosan secara sah. Keberhasilan sejati terlihat dari sejauh mana proses tersebut mampu menguatkan fondasi negara hukum. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus menjaga substansi undang-undang dari kepentingan politik jangka pendek.
NasDem mendorong agar undang-undang baru mampu melahirkan iklim kompetisi yang adil bagi seluruh peserta. Regulasi yang kuat akan mencegah munculnya celah pelanggaran selama masa kampanye maupun penghitungan suara. Langkah ini menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan hasil pemilihan.
Selain itu, Surya Paloh menilai penguatan sistem demokrasi akan membawa dampak positif bagi stabilitas nasional. Ketika pelaksanaan pemilihan berjalan secara jujur dan berkualitas, legitimasi pemerintah yang terpilih akan menjadi semakin kuat. Hal ini akan mendukung kelancaran program pembangunan jangka panjang di seluruh wilayah Indonesia.
Menjunjung Tinggi Nilai Sportivitas Peserta dan Penyelenggara
Selain menyoroti aspek regulasi, Surya Paloh menggarisbawahi pentingnya nilai sportivitas dalam perhelatan politik. Ia mengingatkan bahwa keberadaan undang-undang yang bagus akan menjadi sia-sia tanpa komitmen moral dari para pelaku lapangan. Baik peserta maupun lembaga penyelenggara wajib menjalankan tugas mereka secara jujur dan profesional.
Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem siap menghadapi segala bentuk persaingan politik di masa depan. Namun, ia mempertanyakan arti sebuah kemenangan jika para pihak mengabaikan etika dan prinsip keadilan. Menurutnya, persaingan tanpa sportivitas hanya akan merusak tatanan sosial serta merugikan kepentingan rakyat banyak.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga netralitas secara konsisten. Penyelenggara harus berdiri di atas semua golongan tanpa memihak kepada salah satu kekuatan politik. Sikap tegas dan independen dari panitia akan menjamin kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pemilihan dari awal hingga akhir.
Pada akhir keterangannya, Surya Paloh mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal jalannya pembahasan RUU Pemilu di DPR RI. Ia berharap naskah akhir undang-undang tersebut mampu menjawab tantangan zaman dan membawa demokrasi Indonesia ke arah yang lebih kokoh. NasDem berkomitmen untuk terus mengawal proses legislasi ini agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.
(Redaksi)
