POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Peraturan gubernur (pergub) nomor 49 tahun 2020 tak hanya disoroti anggota DPRD provinsi Kaltim.
Bahkan pergub yang mengatur soal bantuan keuangan (bankeu) dari pusat turut dikritisi dewan kota Samarinda.
Pembatasan minimal per kegiatan Rp 2,5 miliar terkesan tidak tepat lantaran setiap kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat dinilai terlalu besar.
Karena kegiatan kecil yang biasa dilakukan masyarakat sebelumnya dan pengajuan tahun ini senilai Rp 200 juta.
Jika tetap pergub itu laksanakan, maka disebut anggota dewan Samarinda bisa membuat banyak kegiatan yang bisa berjalan tahun ini tercam berhenti.
“Akhirnya pekerjaan kecil yang sifat tidak memakai dana banyak bisa terbengkalai,” ujar Wakil komisi III DPRD Samarinda, Samri Saputra, Kamis (17/6/2021).
Dirinya mengharap gubernur Kaltim, Isran Noor menarik pergub tersebut hingga mendapat solusi bersama.
Karena menurut wakil rakyat fraksi PKS itu, bakal mempengaruhi rencana pembangunan yang dilaksanakan masyarakat bawah gagal dilakukan.
“Kalau bisa dikembalikan seperti dulu saja, yang di pl kan tapi gak semua. Misalnya Rp 400 miliar total bankeu, setengahnya dipaketkan untuk pagu Rp 2,5 miliar per nomenkelatur,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, semisal di suatu wilayah pekerjaannya kecil dan perlu Rp 150 juta harus Rp 2,5 miliar artinya kontraktor harus menyesuaikan.
“Saya pikir itu keliru karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Jika dengan anggaran seperti sebelumnya, masyarakat di setiap RT bisa merawat dan mengelola secara mandiri fasilitas umum yang dibangun dari usulan warga.
“Kalau kecil kan setiap RT bisa mengelola dana itu sendiri,” pungkasnya. (*)
