POLITIKAL.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur menunjuk Nidya Listiyono untuk menjabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Kota Samarinda.
Nidya Listiyono menggantikan ketua sebelumnya yang dijabat Haji Hendra.
Pununjukkan Nidya Listiyono sebagai Plt Ketua Partai Golkar Samarinda ini berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur Nomor: KEP 50/DPD/GOLKAR/Kaltim/IV/2024.
Dengan demikian, Nidya Listiyono akan mempimpin roda pergerakan Partai Golkar Kota Samarinda dalam mengarungi perpolitikan di Kota Tepian hingga digelarnya musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar nanti.
Nidya Listiyono mengucapkan terimakasih atas kepercayaan DPD Golkar Kaltim terhadap dirinya untuk memimpin Golkar Samarinda.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Ketua DPD Golkar Kaltim yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagi Plt,” ucap Nidya Listiyono saat, Sabtu (6/4/2024) malam.
Usai menjabat sebagai Plt Ketua Golkar Samarinda, Nidya Listiyono akan mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menyongsong Pilkada 2024.
“Golkar Samarinda dengan 8 kursi tentu kami punya kekuatan yang cukup tinggi untuk mengambil bagian dalam Pilkada 2024,” ujar Nidya.
Selain itu, Bendahara DPD Golkar Kaltim itu, akan berkoordinasi dengan internal dan eksternal partai terkait stategi Golkar dalam menghadapi Pilkada 2024.
“Saya akan meneruskan sampai pada musyawarah daerah (Musda) pada bulan Mei mendatang,” jelasnya.
“Yang jelas ini amanah dan saya akan jalankan amanah ini, apapun itu bahwa ini bagian dari perintah dan stategi Golkar Kaltim khususnya Samarinda,”tandasnya.
Sekretaris DPD Partai Gklkar Kota Samarinda, yang bersamaan dengan surat penunjukan Plt Nidya Listiyono menjabat Bendahara DPD Partai Golkar Samarinda, Novan Syahronny Pasie, membenarkan penunjukan Nidya Listiyono.
“Dimana dalam hal itu Nidya Listiyono ditunjuk sebagai Plt Golkar Samarinda,” jelasnya saat dikonfirmasi Sabtu malam, (6/4/2024).
Menurutnya, dalam hal ini di Kota Samarinda ada perubahan terkait formula pergantian ketua.
Ia menegaskan kondisi ini sebenarnya lumrah terjadi di Golkar karena memang termasuk dari penugasan-penugasan yang dilakukan oleh DPD Golkar Kaltim.
“Keputusan ini juga tidak secara mendadak, karena mengacu dari surat rujukan yang sudah dilaksanakan beberapa bulan lalu bahkan pada saat rapat pleno 2023,” terangnya.
“Musda akan diadakan di akhir bulan Mei, andai kata tidak terlaksana Musda sampai batas waktu yang diberikan, maka ada perpanjangan berikutnya,” pungkasnya.
(*)
