Soal Pariwisata Samarinda, Komisi II DPRD undang Dispar untuk Susun Program Bersama Pasca PPKM Level 2
POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Angin sejuk membuka kesempatan sektor pariwisata kembali bergeliat di Samarinda.
Situasi itu terpantau setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Samarinda perlahan turun menjadi level 2.
Sektor pariwisata di Kota Samarinda akhirnya kembali dibuka sepenuhnya dengan penerapan prokes secara ketat.
Bahkan beberapa destinasi pariwisata di Kota Samarinda telah kembali ramai, seperti wisata susur sungai di dermaga pasar pagi, wisata sawah betapus dan masih banyak lagi spot lainnya yang dikelola swadaya dari masyarakat.
Menanggapi perihal tersebut, Anggota komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah mengapresiasi dibukanya kembali pariwisata di kota Samarinda.
“Saya sangat mengapresiasi dibukanya kembali pariwisata di Samarinda, karena ekonomi pariwisata ini harus terus berjalan, namun para pelaku pariwisata harus tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Laila sapaannya saat ditemui di kantor DPRD kota Samarinda, Selasa (12/10/2021).
Terkait Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kota Samarinda melalui sektor pariwisata, politisi PPP itu menambahkan pihaknya sama sekali belum ada hearing bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Samarinda terkait pad sektor pariwisata.
Namun, pihaknya berencana akan memanggil Dispar kota Samarinda untuk membahas PAD sektor pariwisata. Pasalnya, dirinya menilai pasca pandemi Covid – 19 sektor ekonomi di kota Samarinda mulai meningkat terlebihnya ekonomi pariwisata.
“Kami akan jadwalkan buat ketemu dengan Dispar, karena yang kita liat sekarang sektor ekonomi kita sudah meningkat, apalagi ekonomi pariwisata sudah mulai jalan semua,” imbuhnya.
Kendati begitu, perempuan berhijab itu berharap untuk menunjang sektor pariwisata di Kota Samarinda, Pemkot Samarinda bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk menujang PAD di sektor pariwisata.
“Pemkot Samarinda melalui Dinas pariwisata harus berinovasi untuk berkerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan PAD. Namun pembagian hasil harus bisa saling menguntungkan,” pungkasnya. (Adv/*)
